Anda ingin mendirikan perusahaan berbentuk PT atau Perseroan Terbatas? Maka wajib paham dulu aturannya seperti apa, karena sejak diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja maka aturan terkait pendirian PT mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
Sekilas Tentang PT
Sebelumnya, perlu mengetahui dulu definisi dari PT itu sendiri. PT yang merupakan kepanjangan dari Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang berfungsi sebagai pelaku jalanya kegiatan usaha dengan modal dasar yang disebut dengan istilah saham.
Aturan Terbaru dalam Mendirikan PT Tahun 2021
Mendirikan PT tentu perlu menyesuaikan dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan maka terdapat sejumlah perubahan aturan dalam mendirikan PT di Indonesia di tahun 2021. Berikut detailnya:
- Bisa didirikan satu orang, kini bisa didirikan oleh satu orang tanpa partner namun khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil.
- Berstatus badan hukum, status pendirian PT secara otomatis berbadan hukum sehingga tidak perlu lagi menunggu keputusan dari Kemenkumham.
- Modal dasar minimal, besarnya tidak ada batas sehingga siapa saja bisa mendirikan PT tanpa perlu memenuhi standar modal dasar seperti aturan sebelumnya.
- Aturan TDP, TDP tidak lagi diperlukan dan sudah dialihkan untuk mengurus NIB.
- Perizinan berbasis resiko, berdasarkan UU Cipta Kerja pendirian PT kemudian terbagi menjadi empat skala resiko. Dimulai dari resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi.
Persyaratan
Sedangkan untuk mengurus perizinan pendirian PT, perlu memenuhi sejumlah persyaratan administrasi umum dan khusus di bawah ini.
1. Persyaratan Umum
- Fotokopi KTP pemegang saham.
- Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan.
- NPWP penanggung jawab perusahaan.
- Foto kantor dan gedung perusahaan.
- Surat keterangan domisili PT.
- Fotokopi PBB dan bukti pembayarannya dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
2. Persyaratan Khusus
- Terdiri dari minimal dua orang diluar usaha mikro, dan keduanya menjadi pemegang saham.
- Menyertakan rincian data perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan dan dibuat oleh notaris.
- Akta pendirian perusahaan yang sudah disimpan oleh Kemenkumham.
- Penyetoran modal awal, dan minimal adalah 25 persen dari modal secara keseluruhan.
3. Prosedur Pendirian PT
Sedangkan untuk prosedur atau langkah-langkah dalam mengurus pendirian PT adalah sebagai berikut:
- Mengajukan nama perusahaan dan melakukan pembayaran secara online, yakni melalui situs http://ahu.go.id
- Membuat akta perusahaan di notaris yang akan mencantumkan informasi detail perusahaan dengan jelas.
- Mengajukan izin Pendirian Badan Hukum.
- Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Mengajukan SIUP dan juga NIB.
- Melakukan pendaftaran PT dan dilakukan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Ketenagakerjaan.
- Mengajukan BPJS Ketenagakerjaan secara online di situs http://bpjsketenagakerjaan.go.id
- Mendapatkan NPWP dan nomor VAT Collector Number NPPKP (yakni Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).